Sarolangun,Berita24jam.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, menggelar rapat Paripurna Tingkat II, dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi partai politik terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun Anggaran 2025, senin (13/04/2206).
Dalam sambutan pembuka,Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sarolangun, Cik Marleni, selaku pimpinan rapat mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2026, di mana Bupati telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya.
Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tahapan selanjutnya adalah penyampaian tanggapan, evaluasi, dan masukan konstruktif dari masing-masing fraksi.
“Hari ini adalah momentum penting bagi kami selaku wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi, evaluasi, dan harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Ini adalah bentuk nyata fungsi pengawasan dan legislasi yang kami emban,”kata Cik Marleni.
Sebelum memasuki acara pokok, pimpinan rapat juga meminta setiap fraksi menunjuk seorang juru bicara untuk menyampaikan pandangannya secara terstruktur demi kelancaran jalannya sidang.
Salah satu fraksi yang menyampaikan pandangannya adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan oleh juru bicaranya, Nurdin.
Dalam paparannya, Nurdin terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyusun LKPJ sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Namun, di balik itu, terdapat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan. Seperti optimalisasi Anggaran dan PAD,
Fraksi PPP menilai masih perlu adanya pendalaman terkait konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target. Menghadapi kondisi efisiensi anggaran, pihaknya mendorong agar pembangunan dilakukan secara lebih optimal dan tepat sasaran.
“Kami mengusulkan pembentukan tim khusus untuk gencar meningkatkan PAD. Hal ini penting agar program-program yang belum terlaksana dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PPP juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Kebijakan pembangunan diharapkan lebih memihak kepada masyarakat kecil melalui program nyata pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
Selanjutnya,sorotan tajam adalah kinerja Dinas Perumahan dan Pemukiman. Fraksi PPP menilai masih adanya keterlambatan dalam realisasi program serta buruknya komunikasi publik yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
“Kami meminta agar Bapak Bupati dan Wakil Bupati dapat melakukan evaluasi total terhadap kinerja dinas ini. Perlu adanya perbaikan sistem agar pelayanan menjadi lebih baik,”tegasnya.
Rapat paripurna ini berlangsung dalam suasana demokratis dan konstruktif. Melalui forum ini, DPRD Sarolangun berharap seluruh masukan dan saran dapat menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif, sehingga sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam membangun Kabupaten Sarolangun yang lebih maju, adil, dan sejahtera.(adv)
