Sarolangun,Berita24jam.com – Beberapa hari lalu, Bupati Sarolangun, H. Hurmin, menghadiri rapat kerja Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah se-Provinsi Jambi. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dengan agenda utama membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penataan tata ruang, serta penyelesaian konflik agraria di wilayah Provinsi Jambi.
Dalam pembahasan, H. Hurmin menekankan pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya bagi Kabupaten Sarolangun.
Menurutnya, BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Penguatan manajemen dan pengawasan BUMD perlu terus dilakukan agar kinerjanya optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah,”kata H. Hurmin.
Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada penerapan kebijakan One Map Policy guna mengatasi persoalan tumpang tindih data pertanahan yang selama ini memicu konflik agraria di sejumlah wilayah.
Sementara itu, dalam paparannya, Gubernur Jambi, Al Haris, memaparkan kondisi dan kinerja sekitar 20 BUMD di Provinsi Jambi, termasuk sektor perbankan dan energi, yang dinilai strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat tata kelola BUMD serta mempercepat penataan ruang yang berkelanjutan.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap dapat memperoleh dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja BUMD, memperbaiki sistem tata ruang, serta menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan demi mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.(adv)
